GLOBALISASI DAN DEMOKRASI DI DESA

Oleh: Margono Benny Purwindra, M.I.Kom (Dosen LB Fikom UMRI)

Ketika corak pemerintahan desa baru diperkenalkan dan dipaksakan untuk diterima  ketidaksesuaian dengan sistem adat tidak dapat dielakan. Dalam corak baru seorang kepala (penghulu) desa tidak mesti pemuka adat, melainkan siapa saja yang memang dalam pemilihan one-man-one-vote. Cara pemilihannya saja sudah tidak diakomodasi oleh sistem adat. Tapi karena harus menerima sistem yang baru harus berusaha menyesuaikan diri.

Artikel ini bermaksud tentang demokrasi yang menyejahterakan bagi masyarakat dan dimulai dari pedesaan di Riau. Demokrasi yang menyejahterakan adalah sebuah upaya untuk mengembalikan pengelolaan kehidupan bersama berbasis masyarakat dan digunakan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat yang tidak hanya di sektor politik dan ekonomi saja, namun juga sosial dan budaya. Bukan demokrasi yang membebaskan secara individual namun elitis, elektoral-proseduralistik, dan retorik.

 

Kebebasan individualistik yang elitis tercipta dari kebebasan dan persaingan politik yang akhirnya menghasilkan kemenangan bagi individu politisi karena kapasitas modal atau kapital. Kapabilitas mereka tersebut digunakan untuk membeli kemenangan politik dengan menjadikan masyarakat hanya sebagai pemilih yang sesungguhnya suara mereka bermakna sebagai komoditas politik. Ketika kemenangan politik itu berhasil dibeli, seterusnya digunakan untuk merakayasa politik demokrasi hegemonik yang disibukkan oleh prosedur pemilihan umum sirkuler. Sirkularitas pemilu yang dimaksud adalah mulai dari pra, ketika, dan pasca pemilu diselenggarakan. Politik seolah-olah hanyalah rutinitas pemilu yang bergulir dengan segala aktivitas politik tanpa pernah kembali memaknai apa dan untuk apa sesungguhnya pemilu, berdemokrasi, bernegara dan keseluruhan hidup berbangsa.

Sehingga ketika diskursus tentang nilai dan moralitas dalam politik elektoral-proseduralistik tersebut muncul dan berkembang, maka isu korupsi menjadi popular namun dimaknai dan dipahami sejauh bahwa korupsi itu adalah pelanggaran yang dilakukan individu elit politik tanpa mendatangkan sebuah refleksi bahwa Bangsa Indonesia sesungguhnya memang telah menciptakan dan sedang menyelenggarakan sebuah struktur dan sistem politik yang mendorong setiap individu terutama elit politik yang korup. Sehingga korupsi yang membangkrutkan kehidupan bernegara dan berbangsa secara keseluruhan tersebut menjadi isu yang senantiasa ada namun tidak pernah bisa dievaluasi dengan lebih dalam dan detil tingkat keberhasilan memberantas dan mengatasi persoalan ini secara kualitatif. Mungkin hanya cukup pada tingkatan berapa banyak koruptor bisa ditangkap (siapa dan apa jabatannya) dengan seberapa besar jumlah angka korupsi mereka, sehingga semakin besar jumlah korupsi dari koruptor yang tertangkap dan terungkap, maka semakin baik prestasi pemberantasan korupsi.

Dengan demikian maka politik demokrasi yang hegemonik selama ini terjadi, hanya menjadi retorika politik yang tidak bermakna terutama dalam menyejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan hanya milik para elit politik, namun yang menjadi milik masyarakat hanyalah janji-janji politik sloganistik yang selalu diproduksi dan terus direproduksi dalam konteks rutinitas politik elektoral-proseduralistik anti korupsi. Sehingga perlu dan semakin penting untuk membangun kembali politik demokrasi yang membebaskan masyarakat dengan semangat dan tindakan dekomodifikasi politik, dan isu-isu ekonomi, sosial, dan budaya lainnya.

Politik demokrasi yang popular dan populis namun berakar pada keperluan dan kepentingan untuk menyejahterakan masyarakat, tidak boleh dicampuri dengan pembodohan dan hegemoni politik yang elitis dan fanatisme sempit. Namun penyadaran dan pencerdasan politik masyarakat yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat dan mampu membangun sinergi secara vertikal maupun horizontal dalam struktur dan sistem politik demokrasi yang dibangun dan diselenggarakan. Biasanya upaya untuk memulai mewujudkannya selalu diawali dengan konsepsi-teoritik dan tindakan aplikatif dari politik demokrasi deliberatif yang dapat dimaknai sebagai politik demokrasi permusyawaratan dalam konteks keindonesiaan.

Politik Demokrasi Kesejahteraan Berbasis Masyarakat Desa

Politik demokrasi permusyawaratan di Indonesia harus dimulai dari desa, bukan dari kota yang selama ini terbukti justru menjauhkan bangsa ini dari politik demokrasi kesejahteraan yang sejati. Desa harus dikembalikan menjadi sumber dari politik demokrasi kesejahteraan di Indonesia sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa khususnya pemikiran Bung Hatta tentang Demokrasi Desa. Upaya mewujudkan itu sesungguhnya telah dimulai dengan adanya Undang-Undang Desa yang semestinya menjadi panduan yang konstitusional dalam mewujudkan politik populisme dan negara kesejahteraan dalam kesatuan republik ini.

Pengakuan, kewenangan, keberagaman, kebersamaan, gotong royong, kekluargaan, musyawarah, pengorganisasian, kemandirian, emansipatoris, kesetaraan, berdaya, dan berkelanjutan yang sudah baik dan terrepresentasi dalam asas-asas UU Desa harus diimplementasikan dalam praktik politik yang lebih baik, fokus, dan serius. UU Desa harus dipastikan lahir dari kesadaran dan komitmen untuk berpolitik demokratis yang populistik dan menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian desa adalah basi ruang hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi masyarakat di pedesaan saja namun juga di perkotaan. Kesatuan ruang hidup dalam politik demokrasi kesejahteraan antara desa dan kota merepresentasikan sinergisitas selain konstekstualitas bernegara dan berbangsa Indonesia. Selain itu juga antar lembaga dalam struktur dan sistem politik pemerintahan yang sudah didesain dan diselenggarakan selama ini. Juga dalam konteks keberhasilan dalam membangun dan menyelenggarakan politik demokrasi secara elektoral dan prosedural, namun dengan penekanan pada upaya pencapaian substansi politik demokrasi kesejahteraan dan berkeadilan sosial. Untuk itu dibutuhkan institusionalisasi demokrasi desa dengan tata kelembagaan, perundang-undangan, sinkronisasi dan harmonisasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan berkeadilan yang menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa.

Dari Desa Menghadapi Tantangan Politik Global: Globalisasi Demokrasi Desa

Bahwa selama ini dalam perspektif politik yang lebih luas bahwa politk secara global harus dilihat dan dipahami terselenggara di tingkat lokal, nasional, dan internasional, maka demokrasi desa ala Indonesia bukan berarti lebih inferior dan harus tersubordinasi dalam struktur dan sistem politik internasional dan dinamika politik global. Harus disadari dan dipahami bahwa tatanan dunia secara global tidak terjadi begitu saja, namun sebuah tatanan yang ada dari proses konstruksi politik yang menyejarah. Artinya keberadaan struktrur dan sistem politik internasional dapat dipahami dalam tahapan-tahapan dan dimulai dari ruang-ruang hidup politik dari yang kecil dan sempit menuju yang besar dan luas.

Tatanan politik global yang mewujud dari struktur dan sistem politik internasional sesungguhnya diawalai dari entitas-entitas politik dan ruang hidup politik yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk membangun kekuatan sosial dari dasar. Untuk konteks Indonesia, entitas dan ruang hidup politik yang dimaksud adalah desa. Kekuatan sosial yang dimaksud tidak hanya secara ekonomi saja, namun juga politik, dan budaya. Kekuatan sosial tersebut mampu berproduksi dan mereproduksi kekuatan ekonomi, politik, dan budaya yang kemudian digunakan untuk mempengaruhi dan membentuk kekuatan sosial yang lebih besar dan luas di tingkat negara. Dan pada gilirannya, kekuatan sosial di tingkat negara-negara tersebutlah yang memepengaruhi dan membentuk tatanan dunia di tingkat internasional.

Oleh sebab itu, pembangunan politik demokrasi kesejahteraan dari desa di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pembangunan politik yang berkeadilan di tingkat lokal sampai nasional saja, namun lebih besar dan lebih luas lagi di tingkat internasional. Sehingga tidak mustahil untuk membangun demokrasi kesejahteraan global yang berawal dari demokrasi kesejahteraan ala Indonesia yang disebut sebagai demokrasi desa. Tentu saja kita sebagai Bangsa Indonesia telah memiliki modal dasar yang cukup untuk membangun kapasitas dan menyelenggarakan dengan sepenuh kapabilitas yang ada.

Modal kekuatan sumber daya manusia dan sumber daya alam (berapapun yang mungkin tersisa saat ini), harus dikelola kembali dengan baik dan benar. Selain itu, kita juga mempunyai modal konstitusional yang di dalamnya memuat perlu dan pentingnya Indonesia berposisi dan berperan dalam mendamaikan dunia yang tentu saja perdamaian abadi tersebut akan ada dengan dibangun di atas dasar kesejahteraan dan keadilan. Tidak boleh dilupakan adalah modal sejarah yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa dan generasi penerusnya ketika Indonesia mau dan mampu memberi contoh bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dengan pernyataan proklamasi. Pembebasan nasional Indonesia dalam sejarah telah menginspirasi bangsa-bangsa lainnya untuk memerdekakan diri dari kolonialisme dan imperialisme. Berlanjut dengan kemampuan untuk mempersatukan bangsa-bangsa baru merdeka tersebut dalam konferensi lintas benua (Konferensi Asia-Afrika) dan menghasilkan Deklarasi Bandung yang mendunia. Kemudian, di tingkat kawasan atau regional, Indonesia juga membuktikan kemampuannya untuk membangun kekuatan politik bersama yang disebut ASEAN. Dengan tiga modal dasar tersebut dan juga semangat membangun politik demokrasi kesejahteraan berbasis desa, maka bukan tidak mungkin Indonesia menjadi kekuatan politik yang mampu menghadapi tantangan politik global dengan mengglobalkan Demokrasi Desa.

 

#  #  #  #  #  #

Blog Attachment