Tujuh Bank Syariah Siap Kelola Dana Persyarikatan Muhammadiyah

IMG 137585Denpasar  – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk tujuh lembaga perbankan syariah untuk mengelola dana senilai Rp15 triliun yang dihimpun sejumlah lembaga di bawah Persyarikatan Muhammadiyah.

“Selama ini dana dan aset kami senilai Rp15 triliun itu disimpan di bank-bank konvensional. Mulai sekarang secara bertahap akan kami tarik untuk selanjutnya disimpan di tujuh bank syariah,” kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Tim Sosialisasi Manajemen Kas Bidang Kesehatan dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Inna Grand Bali Beach Hotel Sanur, Denpasar, Ahad (27/1/2013).

Ia menyebutkan ketujuh lembaga perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil itu adalah Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, Bukopin Syariah, Danamon Syariah, dan BTN Syariah.

Selama disimpan di bank konvensional, jelas dia, pengurus Muhammadiyah tidak merasa diuntungkan karena bunga dari simpanan hanya sebesar enam persen, sedangkan lembaga di bawah Muhammadiyah yang mengajukan pinjaman ke bank-bank tersebut dibebani bunga 18 persen.

“Pengalihan dana ini sebagai bagian upaya kami untuk menjadikan kader Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional,” kata Menteri Pendidikan Nasional periode 2004-2009 itu.

Ia juga membuka kesempatan kepada perbankan syariah swasta dan asing yang beroperasi di Indonesia untuk mengelola dana Muhammadiyah. “Tapi, tentu saja ada persyaratan yang harus mereka penuhi dulu,” katanya tanpa menjelaskan persyaratan tersebut.

Melalui rapat koordinasi yang diikuti 200 pimpinan rumah sakit dan perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah Indonesia timur di Grand Bali Beach Sanur itu, dia mengajak kader Muhammadiyah kembali berorientasi pada manajemen keuangan yang mumpuni.

“Sebagai organisasi dakwah, Muhammadiyah harus bangkit sebagai kekuatan ekonomi nasional dengan menerapkan pola manajemen keuangan yang handal,” kata Bambang.

Bambang menuturkan bahwa berdirinya Muhammadiyah pada 1912 dipelopori oleh para pengusaha pribumi. KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dari keluarga pengusaha batik di Yogyakarta. Namun pada perkembangannya kader-kader Muhammadiyah di daerah sudah mulai meninggalkan dunia usaha.

“Begitu kader Muhammadiyah jadi PNS, maka otaknya terstruktur jadi birokrat, guru, dan dosen. Lihat saja, berapa banyak guru dan dosen dari Muhammadiyah, sedangkan semangat berwirausaha ditinggalkan,” tutupnya. 

Rapat Kordinasi Tiga Regional 

Rapat Koordinasi Nasional Tim Sosialisasi Manajemen Kas Bidang Kesehatan dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah digelar tiga regional. Regional pertama dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, (19-20/1). Regional Dua, di Denpasar, Bali (26-27/1), dan Regional Tiga di Jakarta (2-3/2). 

Rapat kordinasi Nasional Tim Sosialisasi Manajemen Kas Bidang Kesehatan dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah  ini merupakan program PP Muhammadiyah bidang Ekonomi dan Kewirausahaan. (muhammadiyah.or.id)