Era “E-voting” Sistem Terpadu

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang akan disahkan tahun ini melegalkan penerapan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting. Uji coba penerapannya tahun depan menggunakan teknologi mutakhir, yaitu sistem terpadu berbasis Android.

Sebelum diterapkan di tingkat kabupaten, sistem e-voting di Indonesia mengalami beberapa tahap pengembangan. Penerapannya paling awal dimulai di tingkat dusun, yakni pemilihan kepala dusun di Kabupaten Jembrana, Bali, tahun 2009. Tahap kedua dilakukan pada pemilihan bupati dan anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Namun, sebelum sampai pada tahap itu, pihak pemerintah daerah dibantu perekayasa dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PTIK BPPT). Tahun 2001, mereka membangun jejaring teknologi informasi dan komunikasi yang disebut Jimbarwana Network (JembranaNet) dan memberlakukan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan satu nomor identitas penduduk.

Pada peranti voting elektronik generasi pertama ini telah digunakan monitor berlayar sentuh untuk memasukkan pilihan calon. Untuk verifikasi suara tiap pemilih, nomor calon yang dipilih pada layar sentuh akan keluar dari mesin pencetak. Kertas bukti pemungutan suara itu lalu dimasukkan ke kotak suara.

Hasil pemungutan suara disimpan pada memori komputer di tempat pemungutan suara. Selanjutnya, data dikirim melalui jaringan telekomunikasi ke Komisi Pemilihan Umum pusat.

”Cara ini dapat mengatasi manipulasi di tingkat daerah dan lambatnya perhitungan suara akhir, yang selama ini terjadi dengan sistem konvensional,” papar Andrari Grahitandaru, Kepala Program E-Voting BPPT.

Sistem kompak

Belakangan ini, tampilan teknologi e-voting diperbaiki menjadi lebih kompak dan ringkas. Selama ini, sistem itu terdiri atas tiga komponen yang berdiri sendiri dan dihubungkan dengan kabel untuk pengoperasiannya. Komponen utama itu adalah alat pembaca kartu, kotak monitor dengan layar sentuh yang terhubung ke mesin pemroses data, dan mesin pencetak data nama calon yang dimasukkan pemilih.

Setahun terakhir, perekayasa BPPT merancang sistem e-voting yang dapat menyatukan komponen itu dalam satu kotak saja. Unit baru itu disebut embedded voting system (EVS). Perancangannya mengacu pada EVS buatan India dan Brasil.

”Namun, sistem e-voting di Indonesia lebih rumit karena pada tiap partai, calon yang dipilih bisa lebih dari satu. Prototipe ini masih akan terus dikembangkan dengan memperkecil ukuran agar lebih ringkas,” kata Faisol Baabdullah, Kepala Teknik Program Pemilu Elektronik BPPT.

Dibandingkan dengan versi terdahulu, selain perangkatnya kompak atau terpadu, kelebihan prototipe ini juga menggunakan tombol yang dilengkapi huruf braille di atas tiap tombol untuk memberi pilihan bagi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif.

Selain itu, obyek yang disentuh pada layar atau tombol akan diperdengarkan melalui headphone. Tujuannya, agar pemilih tunanetra dapat mengikuti pemilihan secara langsung.

Selain mudah dibawa-bawa, keunggulan perangkat EVS yang ringkas ini adalah pengoperasiannya yang juga dapat menggunakan sumber listrik alternatif, yaitu baterai atau aki motor dan panel tenaga surya. Dengan sarana ini, e-voting dapat dilaksanakan di daerah terpencil.

Berbasis Android

Selain itu, BPPT juga mengenalkan sistem e-voting menggunakan peranti tablet komputer berbasis Android. Android adalah sistem operasi terbuka berbasis Linux untuk telepon seluler dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri menggunakan bermacam peranti mobile.

Untuk menerapkan e-voting pada tablet Android, lanjut Faisol, dilakukan modifikasi aplikasi pada versi terdahulu yang berbasis kartu pintar. Jika EVS menggunakan akses kartu pintar untuk verifikasi data pemilih, tablet Android menggunakan kode QR yang diidentifikasi melalui kamera pada tablet. Penggunaan tablet dalam e-voting akan jauh lebih ringkas dibandingkan dengan EVS.

Untuk pengembangan teknologi e-voting dan produksi massal, menurut Direktur PTIK Hammam Riza, saat ini telah disiapkan draf rekomendasi teknis. Penyusunan dilakukan BPPT bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara.

Rekomendasi ini nantinya akan dikaji Badan Standardisasi Nasional menjadi standar nasional dan menjadi acuan bagi industri untuk memproduksinya. (Kompas, 10 Juli 2012/ humasristek)